Hari Buruh Internasional

1 Mei di tiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Hari yang dikenal sebagai May Day ini berawal dari haymarket riot tahun 1886. Ketika itu banyak kaum pekerja yang menjadi korban pada saat melakukan unjuk rasa menentang Kapitalisme.

Di berbagai belahan dunia hak pekerja memang sering menjadi hal yang krusial. Tidak berbeda dengan negara kita. Buruh menjadi sebuah kata yang terus berputar dan berakhir pada kata terpinggirkan. Bagaimana tidak.

Di kancah politik dan ekonomi kita buruh selalu diidentikkan dengan faktor instabilitas, anarkisme, dan kambing hitam kinerja perusahaan. Perubahan nasib buruh seakan tidak menentu. Apalagi dengan adanya krisis global yang sudah terasa di Indonesia.

Meskipun tercatat di pemilihan umum (pemilu) kemarin ada dua partai yang berplatformkan buruh dan banyak aktivis buruh yang merapat ke partai politik. Pada kenyataannya hasilnya belum cukup menggembirakan dan belum bisa menaikkan bendera isu utama buruh bernama kesejahteraan.

Pengkelasan dan perbedaan buruh memang masih diwarnai mitos paham Sosialisme dan Komunisme. Hal yang belum bisa dilepaskan dari pengalaman represif dan marjinalisasi buruh oleh rezim Orde Baru. Suatu anggapan yang harus dihilangkan detik ini juga. Bagaimana tidak.

Esensi buruh sendiri hanya diidentikkan dengan pekerja menengah ke bawah di industri. Padahal dalam kenyataannya orang yang bekerja kepada pemilik modal tetap dinamakan buruh.

Apakah itu dengan bahasa karyawan atau pegawai lainnya karena kemudian terjadi perbedaan perlakuan dan harga yang dinilai oleh upah kerja dan perlakuan itu lebih disebabkan oleh ketidakberpihakan sistem terhadap buruh.

Delegitimasi peran buruh banyak dirasakan dengan diberlakukannya UU No 13 Tahun 2003. Peran outsourching semakin meminggirkan peran buruh yang tidak mempunyai skill dan bargaining yang kuat meskipun memang kompetensilah yang akhirnya dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya buruh memang menolak pengkelasan.

Pengkerdilan perjuangan kaum buruh sudah semestinya tidak lagi terjadi. Buruh sekarang harus benar-benar dihayati sebagai perjuangan kita bersama. Siapa pun anda adalah buruh terkecuali pemilik modal.




Buruh kasar (blue collar labour) dan pekerja berdasi (white collar labour) sama saja nasibnya. Perjuangan buruh untuk melakukan setiap aksinya memang hendaknya disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah dan pengusaha. Bagaimana pun buruh mempunyai peranan yang signifikan dalam proses produksi dan humanisasi sebuah industri.

Teriakan dan benturan kepentingan yang ada dalam setiap perjuangan buruh hanya merupakan akumulasi ketidakberdayaan negara dalam melindungi masyarakatnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Unjuk rasa dan tekanan terhadap pemerintah memang sering disuarakan. Tapi, kebanyakan perjuangan itu harus kandas dengan alasan keamanan dan ketertiban, dan lebih ironisnya banyak dari kita hanya melihat demonstrasi buruh sebagai pengganggu ketenangan.

Ada banyak hal yang bisa menjadikan kembali buruh sebagai manusia di negaranya sendiri di antaranya:
1. Karena memperjuangkan tujuan yang sama alangkah baiknya semua serikat buruh bersatu. Bagaimana mau kuat apabila serikat buruh atau pekerja masih berjalan  individualis.
2. Rasionalisasi dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan strategis Negara demi meningkatkan pelayanan dan kemampuan untuk mendukung pelayanan terhadap publik masyarakat kecil Indonesia termasuk buruh.
3. Berdayakan kampanye bangga terhadap produk dalam negeri sehingga industri dalam negeri dapat memenuhi setiap kebutuhan pembangunan yang ada di Indonesia.
4. Berantas korupsi di BUMN/BUMD, dan bersihkan pungli yang selalu membuat perusahaan atau industri Indonesia dan mensinergikannya dengan berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan moneter.
5. Mekanisasi mesin-mesin industri untuk meningkatkan produktivitas pekerja atau buruh, dehingga tidak mengurang peran mereka.


Tidak bisa dipungkiri lagi masalah buruh sebetulnya sangat kompleks dan bertalian dengan kondisi nyata yang terjadi di Indonesia. Bangga terhadap Indonesia sebagai sebuah bangsa, mampu menajamkan peran buruh dan pekerja, karena dengan adanya empati dari seluruh masyarakat Indonesia maka roda-roda industri akan kembali berputar, sehingga tidak ada pilihan semua dimensi kehidupan kita harus dibenahi.

Hubungan industrial antara buruh dan pengusaha harus ditata lebih seimbang dan manusiawi, dan hal ini tentu saja tidak mudah. Diharapkan dengan mendorong solidaritas kaum buruh/ pekerja dari berbagai lapisan sosial untuk memperjuangkan hak normatif dan menjamin masa depan yang lebih baik bisa bersinergi dengan perkembangan perekonomian dan perindustrian Indonesia.

Sekarang kita tunggu bagaimana sikap buruh, negara, dan pengusaha untuk kembali berpikir demi kepentingan bersama. Selamat Hari Buruh saudaraku.

Duniadeni


Sumber: kompasiana.com

Tanggal 2 Mei, Hari Eksperimen Pendidikan Nasional

KI Hajar Dewantara

Tanggal 2 Mei harusnya diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional dimana para guru sudah mengabdikan diri sesuai semangat Ki Hajar Dewantara yang bersemboyan : ing ngarsa sung tulada (didepan menjadi teladan) ; ing madya mangun karsa (di tengah membangun semangat) ; tut wuri handayani (dari belakang mendukung), tetapi sayang pemerintah turut campur terlampau jauh sehingga mengcopy-paste kebijaksanaan yang sangat bertentangan dengan semangat pendidikan yang dikobarkan Ki Hajar Dewantara. Hasilnya ? Eksperimen system pendidikan yang merugikan anak didik tetapi menghamburkan anggaran sangat besar. Beberapa kasus dibawah ini menunjukkan hal tersebut.

Masih ingat Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)?  Kurikulum yang diterapkan tahun 2004 sejatinya cukup menjanjikan hasilnya apabila direncanakan dengan cukup matang dan diterapkan dengan penuh perhitungan. Karena anak didik dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan IPTek tanpa meninggalkan kerja sama dan solidaritas, walau sesungguhnya antar anak didik saling berkompetensi. Para guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek, namun subjek. Siswa akan mendapat nilai untuk setiap kegiatan yang dilakukannya.
Pelaksanaannya? Jauh Panggang dari api !

Salah satu korbannya adalah anak kedua saya, Iyo. Girang karena diterima di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN2) salah satu sekolah favorit di kota Bandung hanya berlangsung kurang lebih satu semester. Selebihnya adalah keluhan, mulai dari buku yang buanyaaaakkk sekali karena sekolah berlangsung dari pukul 07.00 - 14.30 sehingga tasnya menjadi berat. Selain itu setiap 1-2 jam mata pelajaran berganti ditandai dengan moving class. Heboh pastinya, karena anak didik dari 12 kelas  saling berlari, berebut tempat duduk. Dan jangan heran apabila anak didik bertubuh “mini” terjepit dan jatuh. Untunglah moving class hanya berlangsung di kelas 7 sedangkan kelas 8 dan kelas 9 masih mengikuti kurikulum lama sehingga tidak menambah heboh.

Tapi masalah utama bukan itu. Sistem pendidikan Kurikulum Berbasis kompetensi ini idealnya diterapkan mulai semenjak Sekolah Dasar (SD). Sehingga anak didik siap ketika menginjak SMP. Tidak demikian halnya dengan Iyo dan teman-temannya. Mereka bukan generasi yang dididik untuk membaca dan dilatih untuk bertanya bagian per bagian. Mereka adalah objek yang diwajibkan untuk menghafal agar mampu menjawab soal-soal ulangan. Ada satu soal PPKn yang membuat saya tertawa sedih :
“Apa manfaatnya belajar rajin hingga mendapat nilai bagus di rapor?”

Anak saya dengan lugu menjawab :
“Agar orang tua merasa senang.”

Jawaban yang tidak terlalu salah menurut saya, karena pertanyaan tersebut jawabannya bisa melebar, tetapi ibu guru rupanya hanya menghendaki jawaban :
“Agar saya menjadi anak yang pintar”

Jadi? Ya dicoretlah jawaban Iyo (ketika itu masih kelas III SD), tanpa ampun, tanpa mau memberi nilai minimal ½ untuk usahanya. Karena yang diinginkan para guru adalah jawaban yang sama persis dengan catatan.

Sistem KBK sebetulnya menjadi pintu penghapus system belajar yang membuat anak menjadi pengekor. Sayangnya anak didik dan guru sebagai pelaku utama pendidikan tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Jadi, di minggu pertama pelajaran anak didik mendapat tugas membaca buku pelajaran yang direferensikan dan pada jam akhir pelajaran anak didik mendapat kesempatan bertanya. Bisa ditebak hampir tidak ada anak didik yang bertanya karena mereka sudah terbiasa mendapat penjelasan isi buku di papan tulis. Bukan dengan membaca sendiri.

Minggu berikutnya guru akan bertanya apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, isilah buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dibeli. Harganya murah sih hanya Rp 5.000/buku, tapi isi LKS dan buku pelajaran sering tidak nyambung sehingga sangat sering saya menemukan buku LKS yang kosong melompong belum diisi. Minggu berikutnya? Ulangan! Tidak lulus? Remedial! Toh ada limit nilai yang harus dilalui yaitu Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Nilai remedial pastinya sebesar KKM. Selesai!

Tahun 2006-2007 diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang merupakan penyempurnaan Kurikulum 2004 (KBK) sesuai PerMenDikNas No 24 tahun 2006 dimana pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional.

KTSP seolah mengembalikan anak didik pada kondisi awal dimana dia hanya mendapat nilai berdasarkan hasil akhir bukan proses. Berbeda dengan system KBK dimana anak didik mendapat nilai beragam untuk setiap mata pelajaran. Misalnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia anak didik akan mendapat nilai untuk : Mendengarkan, Berbicara,Membaca, Menulis dan Apresiasi Sastra. Cara yang adil untuk menilai anak didik  karena  berdasarkan KTSP  anak didik hanya memperoleh  nilai untuk pengetahuan dan ketrampilan.

Selesaikah masalah? Belum! Ada Kurikulum Berbasis Lingkungan. Kurikulum kerjasama Departemen  Pendidikan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup ini sesungguhnya sangat bagus. Karena anak didik mendapat pendidikan lingkungan hidup sejak dini. Sehingga  seharusnya dia bisa memisah sampah sejak dini, mengetahui bahwa dia dilarang “plung” buang sampah kemasan minuman/makanan dari dalam kendaraan, seolah-olah jalan raya adalah tempat sampah raksasa.!

Apa permasalahannya? Kurangnya persiapan. Khususnya guru Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Guru yang ada (Guru Biology, Sejarah atau Kimia) ditunjuk begitu saja menjadi guru PLH tanpa buku pegangan yang memadai dan membumi. Akhirnya anak didik hanya mendapat tugas membawa pot beserta tanamannya. Mempelajari biji yang disemai hingga menjadi bibit dan ditanam. Selesai.
Bagaimana komposting? Apa itu perubahan iklim ekstrim? Global Warming? Diet Plastik? Mereka tidak tahu. Bahkan anak didik sering bingung membedakan tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Sehingga sebaiknya sekolahan  menamai tempat sampahnya dengan tempat sampah yang bisa membusuk dan tempat sampah yang tidak bisa membusuk. Mudah mengingat dan melaksanakannnya.

Mirisnya saya sempat mendapati ibu guru SD yang asyik bermain bola di pelajaran PLH, mungkin dia bingung memberi pelajaran PLH yang menarik dan tidak njlimet. Beruntung Tehnik Lingkungan ITB pernah menerbitkan buku PLH yang berisi stimulasi untuk anak didik sehingga guru tersebut sekarang mendapat  copy-annya.

Hasil survey kecil-kecilan saya juga menunjukkan bahwa anak didik umumnya tidak mengetahui bahayanya plastik. Mereka mengklaim bahwa botol beling/gelas lebih berbahaya daripada botol plastik. Mungkin perbandingannya apabila botol beling pecah bisa melukai, tidak demikian halnya dengan botol plastik. Adu argumen baru selesai sesudah saya tunjukkan gambar Sungai Citarum yang berisi botol plastik dan bukan botol gelas.

Indonesia mempunyai banyak konsep bagus. Juga mempunyai banyak tenaga ahli yang berdedikasi. Sayang semuanya tidak bersinergi sehingga mampu menghasilkan anak didik yang sungguh cerdas, tangguh dan berwawasan lingkungan.

Apa yang salah? Mungkin karena semua langkah berarti proyek dan proyek berarti uang mengalir. Tak peduli proyek tersebut berkesinambungan atau tidak dengan proyek lainnya. Karena itu sebagai penutup saya ingin mengutip tulisan Kompasianer Kapitan Joe yang bagus berjudul Ujian Nasional Untuk Apa ? Kualitas Anak Didik di Tanah Air Tetap Rendah sebagai berikut :

Dalam pengamatan saya istilah Ujian Nasional ini mengcopy 100% pola Ujian yang dilakukan di AS, di sini istilah yang saya ketahui adalah State test, artinya ujian persamaan yang dilakukan oleh Negara bagian, bukan oleh Federal (Negara kesatua) bedanya anak-anak disini melakukan states test ini dua kali dalam satu tahun, sehingga bila ujian pertama nilai mereka belum mencapai tingkat yang ditentukan, maka mereka dianjurkan untuk mengikuti test susulan pada bulan berikutnya, sehingga menjelang akhir tahun pendidikan anak-anak tersebut sudah menyelesaikan state test yang dilakukan oleh negara bagian.

State test (Ujian Negara bagian) bukan hal mutlak bagi mereka, sekolah tetap berperan untuk menentukan kelulusan bagi siswa-siswi, dan itu terbukti setelah mereka tammat high school mereka dapat bekerja diberbagai bidang karena keterampilan dan sarana pendidikan disekolah merupakan prioritas bagi anak-anak didik.

Sebaliknya di Indonesia pemerintah ngotot untuk membuat persamaan nilai mulai dari Aceh hingga Irian jaya, padahal sarana pendidikan dan kualitas guru yang mengajar jauh dari apa yang dikatakan standard nasional, jadi jangan heran anak-anak didik ini sangat sulit untuk mengerjakan soal-soal UN ini, dan bagaimana hasil dari siswa-siswa yang lulus UN sejak 8 tahun lalu?

Saya sungguh berharap, pejabat Indonesia khususnya jajaran Kementerian Pendidikan Nasional membaca tulisan tersebut.

Maria Hardayanto
Sumber: kompasiana.com

Lebih Menyedihkan dari Laskar Pelangi

Anak-anak Tubeket

Oleh: sunaryo adhiatmoko

Cerita Laskar Pelangi yang ditulis Andrea Hirata, jika dibaca orang yang hidup dalam peradaban lebih maju, rasanya seperti sejarah masa lalu. Sebagian kita bahkan ada yang ragu, sungguhnya cerita itu benar-benar terjadi di abad masa kini? Jika kotak berpikir kita ada di zona mapan, boleh jadi keraguan itu ada. Tapi, jika badan dan pikiran kita menyeruak ke sudut-sudut Indonesia, cerita Laskar Pelangi itu bestari hingga kini. Ia nyata, mewakili pergulatan anak manusia yang ingin sekadar bisa membaca.

Tubeket, dusun kecil di Pagai Selatan, Mentawai, menyuguhkan kisah yang lebih pilu dari Ikal yang kini menjelma jadi generasi luar biasa. Anak-anak Tubeket, mulai mengeja abjad sejak pagi, di dusunnya yang dikepung laut. Sekolah tua yang nyaris rubuh jadi ruang belajar. Satu ruang kelas diisi kelas satu, dua dan tiga sekaligus. Hanya meja dan bangku yang jadi pembatasnya.

Di ruang yang tak begitu luas, satu guru mengajar kelas satu sampai tiga, karena tiga angkatan itu duduk dalam satu ruang. Sejak Indonesia merdeka, baru pada 1997, di Tubeket ada sekolah setara SD. Masyarakat secara swadaya mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS). Dulu dipelopori oleh seorang Dai bernama Firman. 

Bertahun-tahun, Firman mengabdikan diri untuk anak-anak Tubeket agar bisa sekolah. Kini, pengabdian itu dilajutkan pasangan suami istri Ramlis dan Semarti. Ramlis hanya lulus SD, sementara istrinya lulus SMP. Tapi, keduanyalah yang memang terpanggil dan layak untuk mengajar di sekolah Tubeket. Tanda bakti murid pada guru, kadang diwujudkan dengan mengirim hasil ladang. Tak ada gaji memadai. Ramlis pun, di sela mengajar kadang menjadi operator perahu kecil bermesin tempel.

Cerita anak Tubeket masih berlanjut lebih menggetarkan. Keterbatasan guru, membuat MIS Tubeket hanya untuk kelas satu sampai tiga. Untuk melanjutkan kelas empat hingga lulus SD, anak-anak harus ke kecamatan Sikakap. Menuju Sikakap tak mudah. Anak-anak naik perahu tempel, selama satu jam. Perjalanan ini tak mungkin ditempuh tiap hari. Jangan pula dibayangkan, tiap hari ada perahu yang menuju Sikakap. Cuaca ekstrim, ombak tinggi, dan mahalnya bahan bakar minyak, juga faktor lain yang tak kalah sulitnya.

Di Sikakap, anak-anak Tubeket yang melanjutkan kelas empat sampai enam ditampung di asrama sederhana. Sebuah ruang 4 x 6 m, jadi ruang asrama anak-anak Tubeket. Mereka anak laki dan perempuan, campur jadi satu ruang dibatasi tikar alas tidur. Untuk pulang ke kampungnya di Tubeket, belum tentu sebulan sekali. Biasanya, orang tua mengirim bekal, beras, mie instant, dan ikan asin.

Anak-anak Tubeket, tak hanya hidup di atas cadas kehidupan yang keras. Mereka juga berpijak di atas pulau kecil yang rawan gempa dan ancaman tsunami. Gempa dan tsunami yang terjadi akhir tahun lalu, realita yang selalu mengintai mereka. Kita bertanya, siapa sesungguhnya yang harus bertanggungjawab pada masa depan dan peradaban mereka? Kitap UUD 45 mengamanahkan pada Negara. Tapi, sejak merdeka, baru 1997 di Tubeket ada sekolah, itupun atas inisiatif masyarakat.

Banyak yang harus diurus bangsa ini, dari sekadar kuras energi debat kekuasaan. Negara harus malu, melihat masyarakat yang tanpa peran penguasa sekalipun, dapat bangkit mandiri. Wakil rakyat juga harus tunduk kepala, karena tak berdaya menyuarakan nada nurani rakyat. Kita tidak sedang menggaji Kakatua yang berkicau. Tapi, pajak rakyat untuk menggaji para pemimpin yang punya nurani dan harga diri.
Mari belajar malu pada anak-anak Tubeket. Mereka, generasi yang terlupakan oleh kekuasaan. Wallahu’alam.

Sumber: kompasiana.com

Wajah Muram Ibu Pertiwi

Ibu Pertiwi yang kita diami ini lagi berwajah muram akibat di cekam oleh sejumlah paradoks. Betapa tidak, rasionalitas di jungkirbalikan dengan irasionalitas, kebenaran ditikam dengan keserbapura-puraan, lakon negara yang membiarkan kekerasan tumbuh-subur, hingga kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibuat sesuai dengan kehendak elit yang berkuasa.

Rakyat dianggap sekadar gerombolan yang bisa digembala sesuka hati dan dijadikan komoditas pada perhelatan pemilu untuk melanggengkan tahta kekuasaan para elit. Bahkan demokrasi hanya sekadar slogan yang begitu melangit dari jangkauan rakyat. Demokrasi dipraktekan sekadar pemupuk citra yang konsisten membenamkan rakyat dalam paradoks kolektif. Demokrasi tidak betul-betul dijalankan untuk kebaikan umum (bonum comunie), namun sekadar kamuflase untuk menutupi borok para elit yang berkuasa.

Janji bukan lagi sebagai amanah yang mesti dijalankan dengan sepenuh hati, tapi sekadar lipstick untuk memoles keluguan rakyat. Pendidikan politik hanya sekadar formalitas dalam statuta organisasi partai politik (parpol), karena kalau betul-betul dilakukan secara benar maka rakyat akan tahu belang para elit parpol, sehingga rakyat tidak lagi menaruh kepercayaan. Akibatnya, rakyat terbelenggu dalam “keluguan” kolektif. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para elit tersebut untuk menjanjikan segala bentuk perubahan, padahal kenyataanya tak lebih sebagai make-up manipulatif. 

Media yang diharapkan menjadi institusi mencerahkan malah ada sebagaian larut dalam “pasar demokrasi” yang serba artifisial. Celakanya lagi, media yang kritis menyuarakan kebenaran dan kebaikan umum dibungkam dengan cara yang sangat murahan oleh para mafioso. Bahkan ditengarai melibatkan institusi yang mestinya menjadi pengayom semua warga negara. 

Di tengah carut-marut persoalan tersebut, sebagaian cerdik-pandai bukanya hadir membawa keteduhan dan solusi, namun memanfaatkan intelektualitasnya untuk menutup kejahatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Spirit nasionalisme yang diwariskan oleh para pendiri republik (founding fathers) pun, hari ini sudah ditelikung dan direduksi keluhuranya menjadi “nasonalisme perut.” Sehingga kebaikan dan kearifan menjadi sumir karena sudah tercekik oleh syahwat pragmatisme. Bahkan kecerdasan bukan lagi menjadi instrumen dalam melakukan perubahan, tapi tak lebih sebagai modal untuk melakukan bargaining keserakahan.

Para politisi (wakil rakyat) pun sibuk dengan saling menuding yang ujung-ujungnya duit. Nalar kritis tidak lebih sebagai kail untuk menjerat fulus sebanyak-banyaknya. Semuanya dalam rangka melanggengkan status quo. Sehingga tidak heran kalau banyak politisi kita yang kekritisanya dalam menyikapi persoalan hanya berlaku secara insidental. Setelah fulus atau deal-deal politik masuk dalam kantong, maka sirna sudah kekritisan tersebut. Hal ini bisa kita lihat dengan gambalang pada mega skandal Century yang berakhir tragis di rumah wakil rakyat. Bahkan yang lebih ironis, moral di perdagangkan untuk mentanak citra.

Seturut dengan para politisi yang gemar “bersolek” diri ini, institusi hukum pun terdegradasi dalam berbagai persoalan hukum yang ditengarai melibatkan oknum institusi itu sendiri. Akibatnya, cukup banyak persoalan di Republik ini yang tidak terselesaikan secara tuntas, bahkan menimbulkan persoalan baru. Dan ironisnya, ketika persoalan tersebut ditanyakan penyelesaianya oleh publik, maka alibi pun menyeruak dengan tanpa malu, bahkan tiba-tiba pandai mencari kambing hitam. Sehingga jangan heran kalau seorang Gayus bisa dengan mudah membeli idealisme oknum aparat penegak hukum dan memporak-porandakan pranata hukum negeri ini.

Kenestapaan yang mendera rakyat pun dijadikan sebagai komoditas untuk mendongkrak citra, bukanya dengan sigap mencari jalan keluar yang efektif. Rakyat pun semakin lelah dengan teorisasi ekonomi yang semakin menjulang, namun tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Karena memang teorisasi-teorisasi yang kelihatan sistematik dan ilmiah tersebut, tidak lebih sebagai media pensahian untuk melegitimasi kepentingan para tengkulak neolib dan kelompok elit di Republik ini. 

Memori publik kian tercekam paradoks ketika negara membiarkan Republik ini tercabik-cabik oleh ulah gerombolan warga yang berubah menjadi binatang jalang dan “memangsa” warga yang lain, hanya karena mengambil jalan yang berbeda dengan apa yang mereka pahami. Padahal konstitusi sudah jelas-jelas memberikan ruang bagi keberbedaan, dan negara di beri tanggung jawab oleh konstitusi untuk menjaga dan memastikan keberbedaan tersebut tidak tercederai oleh ulah siapapun.

Bahkan negara lebih peka dengan data-data kemiskinan yang di sajikan statistik, daripada tohokan realitas yang memilukan hati. Mestinya negara bisa melihat dengan jernih kondisi rakyatnya yang semakin pilu dalam sekam kemelaratan. Bocah yang busung lapar di Maluku, rakyat di pedalaman NTT sana yang terseok-seok mengais umbi hutan, hingga warga Papua yang terisak dalam ketidakberdayaan karena warisan leluhurnya di angkut semena-mena ke luar negeri, sementara mereka masih hidup dalam keperihatinan. Ironisnya lagi, pemerintah – meminjam bahasa Umbu Pariangu – malah sibuk membangun citra, propaganda dan selaksa pesona dari bilik istana.

Langkah Nyata dan Sikap Tegas

Saat ini rakyat Indonesia butuh langkah nyata dan sikap tegas negara, bukan sekadar retorika politik ataupun kilauan teori dalam gundukan statement yang tidak berkesudahan. Karena rakyat tak memahami gelimangan teori dan retorika politik yang disampaikan tersebut. Yang ada dalam benak mereka, negara harus berbuat sesuatu agar mereka bisa makan dengan gizi yang cukup, tidur dengan perumahan yang layak, hidup dalam kedamaian, dan penerangan listrik yang memadai sehingga anak-anak mereka bisa belajar dengan baik. 

Untuk itu, harus dan sudah saatnya pemerintah negeri ini memikirkan secara serius dan sungguh-sungguh persoalan rakyat di seantero negeri. Karena boleh jadi kealpaan negara dalam memberikan kesejahteraan dan menjaga keamanan warganya akan menggelapkan mata dan hati rakyat dengan melakukan gerakan pembangkangan (civil disobedience) sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap “bisu” negara. 

Muhammad Hamka

Sumber: kompasiana.com

Pendidikan Bohong-Bohongan

I
Betapa kemunafikan disertai kebohongan itu kini telah berjamaah.
Bagaikan sekumpulan burung nazar nikmati bangkai sebagai karunia.
Sakralitas sekolah sebagai lembaga pembentuk moral  hilanglah sudah.
Yang menghilang bersama datangnya target angka-angka yang dipaksa.
Sungguh bangsa besar ini telah terjerambab ke dalam hilangnya rasa malu.
Ketika pelajaran  bagaimana berbohong dan mncuri datang dari sang guru.
Ujian Nasional  telah menjadi  tempat praktek berbohong yang paling jitu.
Dan hati nurani untuk jujur dalam proses  pendidkan seolah membantu.
Mengapa tiada lagi pemimpin dan guru panutan yang bisa dipercaya.
Yang takut dicatat malaikat dan hadapi beratnya mahkamah Allah.
Yang lebih memilih sedikit berkorban tidak turuti kepala sekolah.
Dan meyakini bahwa taqdir hidup@matinya ditentukan telah.


II
Mengapa tiada muncul kesadaran atas harga diri.
Dan mendidik murid agar selalu percaya diri.
Berusaha dengan segala kekuatan diri.
Pasrah pada Sang Maha Pemberi.
Amatlah penting keteladanan dalam pendidkan.
Agar kejujuran dan harga diri  bisa dibangkitkan.
Bukan  ajarkan  bagaimana lakukan kecurangan.
apalah lagi  pelaku utama  yang  dikedepankan.
Bukan  menjadi  tugas sang guru.
Membuat kunci  jawaban  untuk ditiru.
Karena  yang  dilakukan  sesungguhnya saru.
Dan di padang Mahsyar nanti semua takkan berlalu.


III
Entah mengapa  bangsa ini semakin lama  semakin mundur.
Menutup mata dan telinga pada negeri lain yang semakin mashur.
Menepuk dada membanggakan diri sendiri diiringi sikap sombong takabbur.
Padahal dalam  percaturan dunia berada pada posisi  terhina menjelang dikubur.
Kini, segala sumber kekayaan alam telah dijual kepada orang asing yang datang.
Inginnya  dengan duduk santai  datanglah  bergepok-gepok lipatan uang.
Tak peduli nasib generasi penerus yang penting sekarang senang.
Kelak tinggal negeri yang sudah terkuras kering kerontang.
Berfikir bagaimana kehidupan generasi penerus kelak?
Tidak akan terfikir oleh penguasa yang tamak.
Yang penting kumpulkan emas & perak.
Dalam kesenangan terbahak-bahak.


IV
Sungguh suatu masa menyedihkan.
Generasi kini dulu dididik dengan teladan.
Namun mendidik penerus dengan kebohongan.
Maka akan menjadi apa negeri tercinta ini kemudian.
Pada  generasi muda  yang kini hadir kami  pesankan.
Kebohongan kami dalam pendidikan jangan lanjutkan.
Cukuplah  sampai generasi ini  kebobrokan dihabiskan.
Dan jadilah kalian pemimpin negeri yang dibanggakan.
Bermohon hamba pada-Nya yang Maha Pengampun.
Ampuni kesalahan kami dihari kelak saat dihimpun.
Karena semua amalan kami telah rapi tersusun.
Dan akan dibuka dipengadilan ribuan tahun.

Al Faqiir

Hamdi Akhsan
Staf Pengajar FKIP Universitas Sriwijaya.

Sekolah Itu Untuk Apa, Pak Menteri?

Pak Menteri Pendidikan yang terhormat,

Membaca berita tentang banyaknya sekolah yang mengadakan doa bersama menjelang ujian nasional, membuat saya bertanya mengapa? Tidak usah jauh-jauh menengok sekolah lain. SMU saya dulu saja bahkan sampai mengundang para alumni untuk menghadiri doa bersama. Semakin heran saja saya dibuatnya. Sedemikian menakutkannyakah ujian nasional itu?

Ada apa dengan ujian nasional? Mengapa jadi seperti momok atau bahkan setan yang menakutkan, sehingga harus dilawan dengan doa massal di seluruh penjuru negeri? Apakah soal ujiannya yang sulit? Apakah anak-anak itu tidak yakin dapat mengerjakannya dengan baik? Atau ekspektasi kelulusannya yang terlalu tinggi, sehingga membuat mereka ketakutan setengah mati?

Saat media mengekspos langsung pelaksanaan ujian nasional itu, maka terjawablah sudah pertanyaan itu. Sebagai rakyat saya tersinggung ketika polisi mengawal distribusi soal ujian, lebih ketat daripada mengawal uang miliaran. Saya juga marah ketika melihat CCTV yang memata-matai siswa yang sedang ujian. Apa-apaan ini? Apa pengawas yang jumlahnya dua orang itu kurang untuk mengawal dan mengawankan pelaksanaan ujian di setiap kelas?

Sekolah malah membuat siswa semakin stress saja. Mereka harus menjalani kurikulum yang berat, jam pelajaran yang padat ( kalau gurunya masuk terus ) dan standar kelulusan yang tinggi, pengawasan ujian yang begitu ketat dan ketidakpastian masih bisa melanjutkan sekolah atau tidak ( karena masalah biaya ). Untuk mereka yang SMU, tingkat stress mereka lebih tinggi lagi karena mereka tidak tahu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak. Kalau tidak lanjut, itu artinya mereka harus bersiap mencari pekerjaan dan kalau tidak dapat pekerjaan, berarti harus menganggur. Siapa yang tidak sedih, sudah capek-capek sekolah, berusaha keras untuk lulus, akhirnya hanya jadi pengangguran saja?

Pak Menteri Pendidikan yang terhormat,
Dulu, bagi saya dan kawan-kawan sekolah itu sangat menyenangkan. Sekolah adalah rumah kami yang kedua. Di sana kami mendapat banyak kawan, kami berkompetisi, berprestasi dan menikmatinya. Karena itulah ikatan alumni SMP dan SMA saya begitu kuatnya meski masa itu telah lewat puluhan tahun yang lalu.

Kami ujian dengan ekspetasi mendapat nilai tertinggi dan bukan kelulusan, karena kami semua pasti lulus, karena kami semua di atas rata-rata. Kalau ada yang tidak lulus. Itu mutlak kesalahannya karena tidak belajar. Kami tidak belajar dalam tekanan dan ketakutan. Kami berdoa secara pribadi dan paling hanya bersama keluarga, supaya bisa lulus dengan nilai tertinggi. Bukan seperti anak-anak sekarang, sampai harus melakukan doa massal dan dikoordinir oleh sekolah supaya bisa lulus.

Pak Menteri Pendidikan yang terhormat,
Bapak pasti sudah tahu, banyak peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh pelajar kita, karena kecewa dan frustasi tidak lulus sekolah, padahal mereka pandai dan berprestasi di sekolah. Apakah bapak dan staff bapak mendata berapa jumlah anak yang terpaksa mengakhiri hidupnya karena tidak lulus ujian nasional? Bagaimana perasaan, logika dan nurani bapak ketika mengetahui hal itu? Biasa saja karena menganggap kejadian itu adalah musibah? Atau seperti mendapat pukulan keras?

Pak Menteri yang terhormat,
Saya tidak melihat ujian nasional menentukan kualitas siswa, saya justru melihat sebaliknya. Ujian nasional seperti jurang yang dalam dan terjal yang mematikan siapa saja yang gagal melewatinya. Padahal seharusnya ujian nasional itu hanya batu loncatan untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Itulah perbedaan pandangan antara kami, angkatan dulu dengan angkatan sekarang dalam memaknai ujian. Mengapa bisa terjadi perbedaan pandangan ini? Mengapa ada pergeseran nilai dalam memaknai ujian nasional ini? Mengapa Pak Menteri?

Karena Anda dan semua staff anda menganggap ujian sebagai peristiwa yang sangat genting sehingga harus dikawal oleh polisi. Karena Anda dan staff anda, telah membuat sekolah untuk tidak memercayai siswa mereka sendiri dengan memasang CCTV. Target Anda yang disebut kurikulum itu, adalah beban yang berat untuk semua pelajar kita.

Pak Menteri yang terhormat,
Tahukah Anda apa akibatnya kalau mereka stress? Mereka nongkrong di warnet, buka situs porno, main video game online yang sarat kekerasan dan pornografi, dan lebih parahnya terjebak dalam free seks. Anda tahu bukan bahwa seks adalah pelepas stress yang mujarab? Mereka melakukannya. Ketika mereka stress dan tidak tahu harus curhat kepada siapa, atau minta tolong pada siapa untuk mengeluarkan mereka dari tekanan kurikulum yang begitu berat. Padahal mereka tidak mendapatkan guru yang berkualitas. Apakah Anda peduli dengan kualitas guru-guru yang Anda tempatkan di sekolah, Pak Menteri?

Kalau Anda benar terpanggil untuk duduk di kursi itu Pak Menteri…
Tolong benahi sistem pendidikan nasional kita. Untuk apa sekolah itu, pak Menteri? Untuk siapa sekolah itu? Tolong kembalikan sekolah ke jalan yang benar yang pernah dirintis oleh sang Tokoh Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Atau kalau tidak? Lebih baik Anda mundur saja.
Semoga Anda membaca tulisan ini.

Salam hormat dari rakyat yang menginginkan Sekolah jadi lebih baik, bermartabat dan bernurani,
Eva

Sumber: kompasiana.com

Refleksi Hari Pendidikan Nasional

Ni Wayan Mertayani, Anak SMA yang Yatim dan Teramat Miskin Peraih Juara 1 Internasional 

(Pak Mendiknas, Apa Tindakan Bapak kepada Anak Ini?)

 

Ni Wayan Mertayani, Anak SMA yang Teramat Miskin Peraih Juara 1 Internasional di depan

Tak henti-hentinya aku merinding jika mendengar kisah hidup anak miskin. Dalam kemiskinannya itu, tersulut semangat yang luar biasa. Semangat untuk mengubah kehidupan nan papa. Sekadar mengubah nasib agar layak disebut manusia. Dan itu tergambar jelas oleh semangat Ni Wayan Mertayani, peraih Juara 1 Lomba Fotografi Internasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Anne Frank di Negeri Belanda.

Wayan terlahir dari keluarga yang teramat miskin. Rumahnya tak layak disebut rumah. Sebuah gubug reot yang digambarkan dalam judul fotonya: “Ayam itu kalau panas kepanasan, hujan kehujanan. Sama seperti saya.” Ya, fotonya memang menampilkan seekor ayam yang bertengger di dahan pohon karena rumahnya memang hanya di sana. Maka, tentu saja ayam akan kepanasan ketika terik dan kehujanan ketika bermusim air. Wayan tegar dalam kepapaan!

Dalam kepiluan atas kehidupannya yang teramat miskin, Wayan teramat sangat berkeinginan mengubah kehidupan keluarganya. Semangat itu kian berkobar usai ayahnya meninggal dunia meskipun ia masih teramat belia. Maka, Wayan pun rela berjualan sekadar jajanan ringan yang dijualnya di sekitar pantai Bali usai pulang sekolah. Ya, Wayan memang bersekolah dan duduk di bangku SMA.

Dirasa hasilnya belum mencukupi kebutuhan dasarnya, Wayan rela mengais sampah alias menjadi pemulung di seputaran pantai Bali. Usai pulang sekolah atau berjualan, Wayan tidak merasa malu memunguti sampah-sampah plastik yang bertebaran di sepanjang pantai. Bahkan, ejekan teman sekolahnya tak dihiraukannya sama sekali. Satu prinsipnya: “Saya tidak mencuri!”

Foto karya Wayan inilah yang menjadi Juara 1 Internasional.

Suatu ketika, Wayan berjumpa seorang turis. Secara iseng, Wayan meminjam kameranya. Dan digunakanlah kamera itu untuk mengambil beberapa foto. Begitu melihat indahnya hasil jepretan Wayan, turis itu menyarankan Wayan agar menjadi peserta Lomba Fotografi Internasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Anne Frank, Belanda. Kebetulan, lomba fotografi itu mengambil tema “Apakah Harapan Terbesarmu?”. Bermodal sekitar 15 foto, Wayan menjadi pesertanya. Juri dari World Press Photo menilai foto milik Wayan adalah foto terbaik dari ribuan foto yang dikirimkan 200 foto 200 fotografer kelas dunia. Foto Wayan ditetapkan sebagai menjadi Juara 1.

Dari lubuk hati terdalam, aku menangis. Ya, aku menangis usai menyaksikan kepolosan kisah Wayan yang disiarkan Metro TV dalam acara Kick Andy sore tadi. Begitu menyayat kisah hidupnya. Begitu memilukan kehidupan keluarganya. Begitu menyayat-nyayat rintihan kemiskinannya.

Sebuah gubug yang tak layak disebut gubug dihuni oleh tiga orang: ibu, Wayan, dan adiknya. Ketika cuaca panas, Wayan dan keluarganya merasakan kepanasan yang luar biasa. Dapat dimaklumi karena gubug itu teramat dekat dengan pantai. Ketika musim hujan tiba, rumahnya tak layak huni. Di sana-sini, air bocoran atap menetes dan memenuhi kaleng-kaleng yang disediakan sebagai penampungnya. Dan kondisi itu diperparah oleh kondisi ibunya yang sering sakit-sakitan. Wayan tak kuasa menahan derai air mata ketika berkisah itu, terlebih diriku yang menyaksikan acara itu.

Sebuah ungkapan sempat menghentakkan hadirin dan juga diriku. Sebuah pertanyaan dilontarkan mas Andy, “Apa cita-cita Wayan?”

Dengan lantang, Wayan menjawab, “Aku ingin jadi penulis dan wartawan. Meskipun aku miskin harta, tetapi aku kaya mimpi. Mimpilah yang akan menuntunku menuju cita-cita!” Dan ratusan hadirin yang memenuhi studio itu sontak meneteskan air mata, tak kuasa lagi menahan haru atas tekad kuat dari seorang putri bernama Wayan.

Pak Mendiknas, apakah Bapak menyaksikan acara itu? Jika Bapak menyaksikan acara itu, pasti Bapak akan menangis dan teramat malu. Rasa malu yang terpantik atas tekad anak yang tetap ingin bersekolah di sela ketiadaan karena kemiskinan yang menderanya. Maka, perkenankanlah aku mengusulkan beberapa hal terkait dengan ini;

1. Pak Mendiknas, anak ini masih duduk di bangku SMA. Artinya, anak ini menjadi anak kita, anak dunia pendidikan. Sudah seharusnya anak ini mendapat perhatian ekstra atas prestasinya. Maka, berikanlah beasiswa sepenuhnya kepada Wayan untuk mengejar mimpinya. Instansi pendidikan telah terangkat oleh prestasi dunia: Juara 1 Internasional.
2. Pak Mendiknas, anak ini teramat miskin. Bantulah Wayan dan keluarganya agar menjadi “manusia yang layak disebut manusia”. Sungguh kemiskinannya teramat memilukan hati. Ibunya sakit keras dan Wayan masih mempunyai seorang adik. Berikanlah bantuan kepada keluarga itu agar dapat terbangun masa depan yang lebih baik.
3. Pak Mendiknas, tegurlah bawahan Bapak (Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Kepala Sekolah). Mereka layak mendapat teguran atas keteledoran karena ketiadapedulian kepada Wayan. Menurut kisah yang terceritakan, Pemda dan instansi trkait belum mengapresiasi atas prestasi Wayan. Terlalu dan teramat keterlaluan.
4. Pak Mendiknas, bangsa kita itu kaya dan teramat kaya dengan anak-anak yang bertalenta luar biasa. Mengapa Bapak tidak berminat untuk memberikan mereka beragam fasilitas agar talenta itu berkembang dan berprestasi. Cobalah Bapak membentuk Talent Hunter Team untuk mencari anak-anak berbakat. Kelak anak-anak inilah yang layak memimpin negeri ini.
5. Pak Mendiknas, perkenankanlah aku menyampaikan ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2011 dalam suasana penuh keprihatinan. Dunia pendidikan yang kian suram karena mulai memudarnya semangat pengabdian. Aku teramat trenyuh dan prihatin atas kondisi dunia pendidikan yang kian menjauh dari nilai moral dan etika.

Demikian tulisanku malam ini. Tak lupa aku mengucapkan Selamat Atas Prestasi Ananda Wayan. Terima kasih atas dedikasimu untuk persembahan prestasi internasionalmu. Semoga kelak kita dipertemukan Tuhan karena aku teramat sangat ingin berkenalan dengan Ananda Wayan. Amin. Terima kasih.

“Uangku memang terbatas, tetapi mimpiku tidaklah terbatas”

(Ni Wayan Mertayani)

Johan Wahyudi

Sumber: kompasiana.com

Politisi Kutu Loncat: Partai Saja di Khianati, Apalagi Rakyat?

Dalam beberapa pekan terakhir, salah satu berita yang menghiasi media Indonesia adalah berita mengenai perpindahan politisi dari sebuah partai ke partai lain. Cenderung perpindahan terjadi dari partai yang lebih kecil ke partai yang besar, atau dalam bahasa politisnya : dari partai yang sedikit suaranya ke partai yang memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangi sebuah pemilihan kepala pemerintah.

Fenomena ini seakan menjadi trend tersendiri bagi seorang Kepala Daerah untuk mempertahankan kekuasaan dan mematiskan diri dapat menjadi Kepala Daerah di periode selanjutnya, dan bagi seorang yang berniat menjadi Kepala Daerah tetapi saat ini masih bercokol di sebuah partai yang memiliki suara sedikit disebuah daerah.

Apakah ada yang salah dengan fenomena politisi kutu loncat ?

Bila dilihat dari strategi politik yang pragmatis dan opurtunis, perpindahan seorang kader partai ke partai lain adalah hal yang lumrah, dan diperbolehkan. Namun apakah wajar dan beretika ? ini yang tentu menjadi sebuah sorotan bagi publik tentang kepindahan politisi ke partai lain.

Kutu loncat ini memberikan beberapa dampak bagi partai yang ditinggalkan antara lain; (1) kehilangan seorang kader yang telah dibesarkan dan diberikan berbagai kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan ; (2) dipertanyakannya pola kaderisasi partai hingga ada seorang kadernya yang "berkhianat" dan tidak menjiwai idealisme partai sehingga dengan mudah pindah partai.

Adapun dampak bagi partai baru seorang kutu loncat adalah ; (1) rusaknya sistem kaderisasi partai, karena seorang bisa menduduki sebuah posisi tanpa melewati jenjang kaderisasi yang ada ; (2) kecemburuan politik terhadap kader yang telah lama membesarkan partai ; (3) mendapatkan amunisi tokoh baru untuk melancarkan pemenangan Kepala Daerah.

Pengamat politik di Indonesia mengatakan bahwa fenomena kutu loncat adalah sebuah fenomena simbiosis mutualisme. Sebuah fenomena yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, menjadi sebuah pertanyaan besar, akan seperti apa sebuah daerah, bila seorang kutu loncat yang memimpin daerah tersebut?

Dengan asumsi bahwa seorang akan memimpin sesuai dengan karakter yang ia miliki, maka setidaknya ada empat hal yang mungkin terjadi pada sebuah daerah bila seorang kutu loncat yang memimpin.

1. Miskin Ideologi. Tak bisa di pungkiri bahwa ideologi adalah landasan berpikir, bertindak, memandang dan memutuskan dari seorang pribadi. Bila seseorang tidak memiliki ideologi, akan sangat mudah baginya untuk digoyang atau tidak konsisten akan kebijakannya.

Seorang yang tidak memiliki landasan memimpin yang kuat akan tidak memiliki arah yang jelas dalam kepemimpinannya. Ibarat seorang nakhoda kapal, ideologi adalah peta dan kompas.

Sebuah daerah yang dipimpin oleh seorang yang tidak memiliki ideologi mengalami sebuah diskonsistensi arah pembangunan. Sehingga daerah tersebut dijalankan tanpa adanya roadmap yang jelas. Sangat mudah bagi seorang pemimpin yang tidak memiliki ideologi untuk dipengaruhi oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk pihak asing.

Seorang pengamat pernah mengatakan bahwa ideologi yang dipegang oleh seorang kutu loncat adalah "orientasi kekuasaan", sehingga bisa di prediksikan bahwa skema pembangunan pencitraan akan menjadi ujung tombak pembangunan.

2. Tidak menghargai proses. Indikasi dari seorang kutu loncat adalah tidak menghargainya sebuah proses, termasuk didalamnya proses kaderisasi, atau jika di transformasikan dalam bahasa pembangunan maka terminologi yang paling tepat adalah tidak menghargai proses pembangunan dari bawah (bahasa : rakyat).

Bila merujuk pada semangat pembangunan Pancasila yang berpihak kepada rakyat, seorang kutu loncat kemungkinan tidak menghargai proses perjuangan rakyat membangun usaha dari kecil hingga mapan.

Orientasi pada mempertahankan kekuasaan dapat mendorong seorang kutu loncat untuk lebih memilih bekerjasama dengan pihak investor asing untuk mendapatkan hasil pembangunan secara cepat.

3. Mudah Berkhianat. Seorang di beri gelar kutu loncat bila ia sudah dibesarkan oleh sebuah partai, diberikan berbagai fasilitas dan bahkan jabatan strategis, namun ia memilih meninggalkan partainya atau berkhianat dari partainya untuk mencapai sebuah tangga keberhasilan yang lebih tinggi.

Menurut orang bijak, tidak ada yang lebih penting dalam dunia politik selain dari INTEGRITAS. Sebuah kata yang menggambarkan keloyalan dan kesetiaan, serta kejujuran dan keberanian seorang politisi. Seorang kutu loncat yang begitu mudahnya berkhianat dari sebuah keluarga (baca: partai) yang telah membesarkannya adalah sebuah indikasi ia tidak memiliki INTEGRITAS.

Sederhana saja hipotesa yang terbentuk, "apabila partai politik yang membesarkanya saja dengan mudah ia khianati, apalagi rakyat? bisa jadi ia akan lebih dengan mudah mengkhianati amanah rakyat".

Sebagai seorang warga negara saya akan sangat khawatir bila negara atau sebuah daerah di pimpin oleh seorang kutu loncat. Seorang yang hanya mengedepankan kekuasaan dan meninggalkan intergritas, proses, dan idealismenya.

Mengutip lirik lagu sebuah band nasional, "MAU DI BAWA KEMANA NEGERI INI BILA DIPIMPIN KUTU LONCAT?"

Ridwansyah Yusuf Achmad
Direktur Institut of Nation Sovereignty. Presiden KM ITB 2009-2010/BEM Seluruh Indonesia 2009

www.detik.com